Pendahuluan
Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda semakin mengandalkan statistik dan klasifikasi administratif sebagai dasar pengelolaan wilayah jajahannya. Salah satu instrumen penting dalam proses tersebut adalah sensus penduduk tahun 1930, yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara relatif sistematis di seluruh wilayah Hindia Belanda.
Namun dalam praktiknya, penggolongan penduduk yang dilakukan oleh aparat kolonial tidak selalu sejalan dengan cara masyarakat setempat memandang identitas mereka sendiri. Perbedaan perspektif tersebut terkadang menimbulkan polemik yang melibatkan masyarakat lokal, pers, serta pemerintah kolonial.
Salah satu polemik yang cukup menonjol terjadi di wilayah Karesidenan Tapanuli pada awal dekade 1930-an. Persoalan tersebut berkaitan dengan penggolongan masyarakat Mandailing dalam sensus penduduk sebagai bagian dari kelompok “Mandailing-Batak.”
Bagi sebagian masyarakat Mandailing, penggolongan tersebut dianggap tidak tepat. Mereka memandang Mandailing sebagai suatu kelompok tersendiri yang tidak identik dengan Batak. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian berkembang menjadi polemik publik yang dilaporkan dalam berbagai surat kabar pada tahun 1931.
"Mandailing dan Batak dalam Perspektif Kolonial"
Dalam laporan surat kabar kolonial, masyarakat Mandailing dan Batak sering digambarkan sebagai dua kelompok yang memiliki kedekatan etnologis. Menurut laporan yang dimuat dalam De Sumatra Post, kedua kelompok tersebut dipandang sebagai bagian dari satu ras yang sama karena kesamaan bahasa dan adat istiadat.
Namun dalam kehidupan sosial berkembang sikap yang berbeda. Orang Batak tidak ingin disebut sebagai Mandailing, dan sebaliknya orang Mandailing menganggap sebagai suatu penghinaan apabila disebut Batak.
Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan identitas etnis, tetapi juga dengan latar belakang keagamaan. Dalam laporan pers disebutkan bahwa wilayah bagian utara Tapanuli pada umumnya beragama Kristen, sedangkan wilayah lain, termasuk Mandailing, beragama Islam.
Perbedaan tersebut tidak serta-merta menyebabkan pemisahan administratif. Pemerintah kolonial pada umumnya memandang kedua kelompok tersebut sebagai bagian dari kelompok etnologis yang sama.
"Sensus Penduduk 1930 dan Awal Polemik"
Persoalan mengenai identitas Mandailing muncul kembali ketika pemerintah kolonial melaksanakan sensus penduduk pada tahun 1930. Dalam sensus tersebut, masyarakat Mandailing dimasukkan ke dalam kategori “Mandailing-Batak.”
Penggolongan tersebut memicu keberatan dari sebagian masyarakat Mandailing yang menolak disebut sebagai Batak. Dalam laporan pers disebutkan bahwa istilah tersebut dianggap tidak sesuai dengan identitas yang mereka pahami.
Di sisi lain, tidak semua pihak menyetujui pemisahan tersebut. Sebagian kalangan Batak juga menilai bahwa pemisahan antara Batak dan Mandailing tidak memiliki dasar yang kuat karena keduanya memiliki banyak kesamaan dalam adat istiadat, bahasa, serta kebiasaan sehari-hari.
Persoalan ini kemudian menjadi bahan pembahasan dalam berbagai pertemuan masyarakat di wilayah Pantai Timur Sumatra dan Tapanuli. Pertemuan-pertemuan tersebut menunjukkan bahwa polemik identitas ini tidak hanya terbatas pada diskusi akademik atau administratif, tetapi juga menjadi perdebatan dalam ruang publik masyarakat setempat.
"Pembentukan Gerakan Mandailing"
Dalam perkembangan selanjutnya, sejumlah tokoh Mandailing mulai mengorganisasi gerakan untuk menyampaikan keberatan terhadap penggolongan tersebut.
Gerakan tersebut antara lain diwujudkan melalui pembentukan Comité Kebangsaan Mandailing yang berkedudukan di Medan. Organisasi ini berupaya memperjuangkan pengakuan Mandailing sebagai kelompok tersendiri dalam administrasi kolonial.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, sebuah petisi disusun dan ditujukan kepada pemerintah kolonial. Petisi tersebut ditandatangani oleh sekitar 90.000 orang Mandailing, suatu jumlah yang cukup besar untuk ukuran mobilisasi masyarakat pada masa itu.
Petisi tersebut diajukan oleh Abdul Gani gelar Hadji Abdul Gani dan Mangaradja Ihoetan, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris Comité Kebangsaan Mandailing.
"Delegasi Mandailing ke Batavia"
Selain melalui petisi, gerakan Mandailing juga berupaya menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah kolonial. Untuk tujuan tersebut dibentuk sebuah delegasi yang berangkat ke Batavia.
Delegasi tersebut terdiri atas dua tokoh, yaitu:
- Mangaradja Ihoetan, pemimpin redaksi surat kabar Sinar Deli
- Hadji Ismail dari Penjaboengan
Perjalanan delegasi tersebut didukung oleh masyarakat Mandailing melalui pengumpulan dana yang mencapai lebih dari 700 gulden.
Delegasi tersebut kemudian melakukan audiensi dengan pemerintah kolonial di Batavia. Menurut laporan pers pada masa itu, hasil audiensi tersebut dianggap cukup memuaskan oleh para wakil Mandailing.
"Keputusan Pemerintah Kolonial"
Sebagai tanggapan atas permohonan yang diajukan oleh Comité Kebangsaan Mandailing, pemerintah kolonial kemudian mengeluarkan keputusan resmi.
Bunyi keputusan tersebut dilaporkan dalam pers kolonial sebagai berikut:
*** Keputusan pemerintah mengenai hal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Setelah membaca surat permohonan tertanggal Medan, 22 Desember 1930, yang diajukan oleh Abdul Gani gelar Hadji Abdul Gani dan Mangaradja Ihoetan, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris Comité Kebangsaan Mandailing yang berkedudukan di Medan, yang berisi permohonan agar orang-orang yang berasal dari Bataklanden tetapi termasuk dalam suku Mandailing yang berdiri sendiri, dalam dokumen-dokumen resmi disebut dengan nama bangsa Mandailing.
Diputuskan bahwa kepada para pemohon diberitahukan bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan. Namun pemerintah tidak keberatan untuk mendorong agar dalam administrasi resmi dan dalam pendidikan umum orang Mandailing-Batak pada umumnya disebut sebagai “Mandailingers.”
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak mengakui Mandailing sebagai kelompok yang sepenuhnya terpisah dari Batak dalam klasifikasi administratifnya. Namun pada saat yang sama pemerintah juga memberikan ruang bagi penggunaan sebutan Mandailing dalam praktik administratif dan pendidikan.
- Makna Historis Polemik Mandailing
Polemik mengenai penggolongan Mandailing dalam sensus penduduk menunjukkan bagaimana klasifikasi administratif kolonial dapat memicu perdebatan mengenai identitas sosial di kalangan masyarakat lokal.
Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini memperlihatkan adanya interaksi antara tiga unsur penting dalam masyarakat kolonial:
1. Administrasi kolonial, yang berusaha mengklasifikasikan penduduk melalui sensus dan statistik.
2. Pers kolonial dan pers pribumi, yang menjadi medium penyebaran informasi serta perdebatan publik.
3. Elit lokal, yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui petisi, organisasi, dan delegasi.
Melalui interaksi tersebut, persoalan penamaan yang pada awalnya bersifat administratif berkembang menjadi perdebatan mengenai identitas kelompok dalam masyarakat.
- Penutup
Kontroversi mengenai penggolongan Mandailing dalam sensus penduduk tahun 1930 merupakan salah satu contoh bagaimana kebijakan administratif kolonial dapat menimbulkan dinamika identitas di tingkat lokal.
Meskipun pemerintah kolonial tidak mengabulkan permohonan untuk mengakui Mandailing sebagai kelompok yang sepenuhnya terpisah dari Batak, keputusan untuk memperbolehkan penggunaan istilah “Mandailingers” dalam administrasi dan pendidikan menunjukkan adanya kompromi tertentu antara pemerintah kolonial dan aspirasi masyarakat Mandailing.
Peristiwa ini juga memperlihatkan peran penting pers serta tokoh-tokoh lokal dalam mengartikulasikan tuntutan identitas dalam konteks masyarakat kolonial Hindia Belanda.
Sumber:
- De Sumatra Post. 27 April 1931. Mandailinger en Batak – Separatie-beweging in Tapanoelie.
- Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche Pers. No. 22, 26 Februari 1931.
- De Sumatra Post. 16 Mei 1931. Mandailingers op Audientie – Bevredigend Resultaat.
- De Sumatra Post. 3 Juli 1931. De Mandailingers – Aparte Groep.
*edited by Marjafri
.....................
Disclaimer !!!
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memenangkan siapa pun dalam perdebatan identitas, ia hanya mengingatkan bahwa polemik tentang Mandailing dan Batak ternyata sudah tercatat dalam arsip sejak tahun 1930-an.
Jadi jika setelah membaca ini perdebatan kembali mencuat, mungkin masalahnya bukan pada tulisan ini, melainkan karena sejarah kadang memang lebih panjang umurnya daripada emosi kita hari ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar